Detail

Sosialisasi

sosialisasi.png

 

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016, bahwa salah satu tugas Sekretariat Kabinet sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah adalah melakukan kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP).

 

Guna menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah bagi Calon Pejabat Fungsional Penerjemah di instansi pemerintah pusat dan daerah.

 

Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah dimaksudkan untuk memberikan informasi, bimbingan pengelolaan JFP, dan pembinaan karier Penerjemah di instansi pemerintah pusat dan daerah.  Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah agar melakukan pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah mengingat semakin besarnya kebutuhan akan penerjemahan seiring dengan semakin meningkatnya investasi asing di Indonesia.

 

Sasaran kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah antara lain:

 

a.     Badan Kepegawaian Daerah dan instansi pengguna Penerjemah mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai Jabatan Fungsional Penerjemah untuk disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan instansi masing-masing;

b.     Badan Kepegawaian Daerah dan instansi pengguna Penerjemah mendorong dan memfasilitasi PNS yang melakukan penerjemahan di daerah masing-masing untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penerjemah melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau inpassing;

c.     Badan Kepegawaian Daerah dan instansi pengguna Penerjemah mendapatkan bimbingan mengenai pengelolaan dan pembinaan karier para Pejabat Fungsional Penerjemah di daerah masing-masing;

d.     Badan Kepegawaian Daerah dan instansi pengguna JFP dapat melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan instansi masing-masing;

e.     Dilaksanakannya pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penerjemah di instansi pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau inpassing;

f.        Dilaksanakannya pengelolaan dan pembinaan karier Penerjemah oleh Badan Kepegawaian Daerah dan instansi Pengguna Penerjemah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Share this Post: