PEMBUKAAN DIKLAT TEKNIS PENERJEMAHAN NASKAH HUKUM PEMERINTAHAN ANGKATAN II TAHUN 2018, Jakarta, 9-20 JULI 2018

Oleh : Syarif Hidayatullah, S.S., MALLC. • 2018-07-11 13:53:00

 

      

Diklat ini diikuti oleh 19 (sembilan belas) Pejabat Fungsional Penerjemah dan 1 (satu) pejabat Kejaksaan RI, di mana 17 (tujuh belas) peserta berasal dari instansi pemerintah pusat dan 3 (tiga) peserta berasal dari instansi pemerintah daerah. Diklat teknis akan berdurasi selama 2 minggu dengan jumlah jam pelajaran 62 JP, yaitu rata-rata 8 JP setiap hari. Kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Diklat teknis akan berlangsung sejak tanggal 9 Juli s.d. 20 Juli 2018 di Badiklat Kejaksaan RI, Kampus B.

Secara keseluruhan, peserta berasal dari 13 (tiga belas) instansi pemerintah, yaitu 10 (sepuluh) instansi pemerintah pusat, dan 3 (tiga) instansi pemerintah daerah. Peserta instansi pemerintah pusat berasal dari Sekretariat Kabinet, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan peserta instansi pemerintah daerah berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

   Untuk aspek substantif, diklat teknis ini dirancang melalui konsultasi dengan para akademisi dan pakar di bidang penerjemahan hukum. Sebagai hasil, diperoleh kurikulum diklat teknis, yang mencakup aspek teori dan praktik penerjemahan naskah hukum di bidang pemerintahan.

Para peserta akan mendapatkan materi mengenai penerjemahan berbagai jenis naskah hukum, seperti Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian (Agreement), Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri di berbagai bidang, seperti politik, pertahanan keamanan, mineral, ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, budaya, pariwisata dan maritim.

Materi Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan akan disampaikan oleh akademisi dan pakar/praktisi di bidang penerjemahan hukum dari Universitas Katolik Atma Jaya, Politeknik Negeri Malang, dan Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

            Acara pembukaan dihadiri pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, dan undangan lainnya. Acara diakhiri dengan foto bersama dan ramah-tamah.

Siapa Penerjemah

Penerjemah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan, penyusunan naskah bahan penerjemahan, serta pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Penerjemah

Asisten Deputi Naskah dan Terjemahan
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia

Alamat : Gedung 3 Lantai Basement
Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat 10110
CP : Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah:
Conakry Marsono
Indriawaty
Syarif Hidayatullah
Nurmeilawati, S.S., M.M.
Telephone : +6221-3864816
FAX : +6221-3864816
E-mail : [email protected]