Sejarah

Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dibentuk dengan penetapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang JFP dan Angka Kreditnya, tanggal 19 Maret 2006. Kemudian sebagai suatu kelengkapan perangkat hukum yang menunjang eksistensi Jabatan Fungsional Penerjemah masing-masing diterbitkan:

  1. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor I tahun 2007 dan Nomor 22 tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, yang diubah dengan Peraturan Besama Menteri Sekretaris Negara dan Ketua BKN Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2008, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah;
  3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penrjemah;
  4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Kualifikasi Pendidikan utuk Jabatan Fungsional Penerjemah;
  5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah;
  6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah, dan Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah.

Sejak tahun 2011, telah diangkat 151 orang Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang berasal dari 31 instansi pemerintah pusat maupun daerah dan tersebar di 22 provinsi. Mereka memiliki penguasaan bahasa yang meliputi bahasa Arab, Bugis, Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, dan Prancis. Di samping bertugas pada instansi masing-masing, para PFP juga telah mendukung penerjemahan pada konferensi internasional di Indonesia, seperti APEC, ASEAN, BDF, WCF, OGP, WCRC, KAA, dan OKI. Para PFP juga telah memiliki organisasi profesi, yaitu Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia; dan Kode Etik IPPI.

Melaksanakan arahan Presiden RI untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tersebut, pada Pasal 3 ditetapkan antara lain bahwa fungsi pembinaan JFP melekat pada Sekretariat Kabinet. Sedangkan di dalam  Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kemsetneg fungsi dimaksud tidak ada sama sekali. Dengan demikian, Kementerian Sekretariat Negara sudah tidak lagi menyelenggarakan fungsi pembinaan JFP.

Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang menetapkan fungsi pembinaan JFP pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, dan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan dan Pengembangan JFP.

Mengakomodasi perkembangan JFP, Pada awal tahun 2016 ini, Sekretariat Kabinet telah resmi menjadi Instansi Pembina JFP setelah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penerjemah. Sebelumnya, tugas sebagai Instansi Pembina JFP diemban oleh Kementerian Sekretariat Negara sejak tahun 2006.

Siapa Penerjemah

Penerjemah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan, penyusunan naskah bahan penerjemahan, serta pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Penerjemah

Asisten Deputi Naskah dan Terjemahan
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia

Alamat : Gedung 3 Lantai Basement
Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat 10110
CP : Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah:
Conakry Marsono
Indriawaty
Syarif Hidayatullah
Nurmeilawati, S.S., M.M.
Telephone : +6221-3864816
FAX : +6221-3864816
E-mail : jf_penerjemah@setkab.go.id