06 Nopember 2021

Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, pada tanggal 4 November 2021 kembali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dengan lokus yang berbeda.

Kegiatan Monev kali ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjajaran, Pemerintah Kota Bandung dan Balai Bahasa Jawa Barat. Kunjungan ke FIB UNPAD dipimpin langsung oleh Ibu Sri Wahyu Utami, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet, dan diterima oleh Bapak Dr. Mumuh Muhsin Zakaria, M.Hum., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Ibu Sri Wahyu Utami menyampaikan harapan adanya masukan akademisi atas upaya pembinaan JFP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet agar pembinaan dapat sungguh-sungguh meningkatkan kompetensi Penerjemah. Di samping itu, diskusi dengan para pimpinan dan dosen UNPAD diharapkan dapat melahirkan komitmen kerja sama jangka panjang antara Sekretariat Kabinet dengan UNPAD dalam upaya pembinaan JFP dan pengembangan dunia penerjemahan secara umum.

Bapak Mumuh Muhsin Zakaria menyambut positif kemungkinan kerja sama pembinaan JFP dengan Sekretariat Kabinet. Hal ini sejalan dengan tantangan Rektor UNPAD agar civitas akademika UNPAD dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi institusi dan masyarakat di luar UNPAD. FIB UNPAD memiliki berbagai jurusan bahasa asing dan bahasa daerah yang siap memberikan pelatihan kemahiran berbahasa maupun penerjemahan bagi Penerjemah pemerintah.

Kegiatan Monev Pembinaan JFP juga dilaksanakan di Pemerintah Kota Bandung, khususnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Ibu Nurmeilawati, Kepala Bidang Evaluasi dan Kompetensi, Pusat Pembinaan Penerjemah, mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memberdayakan Penerjemah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung untuk sebesar-besarnya kepentingan Pemerintah Kota, di antaranya dalam mendukung kerja sama luar negeri, perdagangan, pariwisata, dan pendampingan pimpinan dalam berbagai pertemuan dengan mitra internasional.

Bapak Ringgas, Kepala Bidang Mutasi BKPSDM menyampaikan harapan agar diberikan rekomendasi pembukaan formasi Penerjemah yang lebih banyak hingga ke tingkat Madya bagi Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, disampaikan pula harapan agar koordinasi dan komunikasi antara BKPSDM dan Sekretariat Kabinet dapat terjalin lebih baik di masa mendatang agar pembinaan Penerjemah di Pemkot Bandung berjalan dengan baik pula.

Monev Pembinaan JFP selanjutnya dilaksanakan di Balai Bahasa Jawa Barat yang telah cukup lama memiliki 4 orang Penerjemah. Bapak Tarmuji, Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Penerjemah menyampaikan dorongan agar para Penerjemah tersebut benar-benar diberdayakan dalam berbagai kegiatan penerjemahan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan instansi.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Syarifuddin, Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, menyampaikan bahwa para Penerjemah di Balai Bahasa telah banyak melaksanakan tugas penerjemahan, baik untuk kepentingan instansi maupun untuk pelayanan kepada masyarakat. Namun kendala yang dihadapi adalah dalam hal formasi jabatan guna kenaikan jenjang jabatan penerjemah yang telah memenuhi syarat dan telah lulus Uji Kompetensi. Para Penerjemah di Balai Bahasa sangat mengharapkan peran aktif instansi Pembina untuk pembukaan formasi tersebut di berbagai Balai Bahasa di seluruh Indonesia.







Goverment Public Relations (GPR)