Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan IV Tahun 2020 Tanggal 10 s.d. 26 Agustus 2020



Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan IV Tahun 2020 Tanggal 10 s.d. 26 Agustus 2020
Pembukaan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan IV Tahun 2020
01 September 2020

Pada Senin, 10 Agustus 2020, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Bapak Thanon Aria Dewangga membuka secara resmi Diklat teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan IV Tahun 2020. Pada pembukaan tersebut hadir pula Bapak Yuliot, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) dengan membawakan tema Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Membuka Kerja Sama Global Indonesia.

Diklat Teknis yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh 20 (dua puluh) Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). 10 (sepuluh) peserta berasal dari instansi pemerintah pusat dan 10 (sepuluh) peserta berasal dari instansi pemerintah daerah. Secara keseluruhan, peserta berasal dari 15 (lima belas) instansi pemerintah, yaitu 8 (delapan) instansi pemerintah pusat, dan 7 (tujuh) instansi pemerintah daerah. Peserta instansi pemerintah pusat berasal dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Arsip Nasional. Adapun peserta instansi pemerintah daerah berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Bali, Balai Bahasa Sumatra Utara, Balai Bahasa Riau, Balai Bahasa Jawa Barat, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, dan Kantor Bahasa Provinsi Jambi.

Dalam sambutan pembukaan, Deputi DKK menekankan pentingnya tugas penerjemah dalam membantu mewujudkan program pemerintah. Penerjemah yang menguasai lebih dari satu bahasa akan mempunyai rasa percaya diri tinggi sehingga dapat berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan dua negara yang tidak sebahasa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menjalin kerja sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan kedua negara. Terkait penerjemahan naskah hukum, seorang penerjemah harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran serta memahami sistem hukum dari berbagai negara. Bahasa hukum suatu dokumen sangat dipengaruhi oleh struktur sistem hukum serta budaya negara tersebut.

Materi pada Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Tahun 2020 ini disampaikan oleh Bapak Evand Halim, akademisi sekaligus praktisi dari Universitas Katolik Atmajaya yang untuk ketiga kalinya menjadi narasumber Diknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan. Dalam Diklat Teknis ini, para peserta mendapatkan materi mengenai bahasa hukum dan permasalahan dalam penerjemahan produk hukum pemerintahan, kaidah penggunaan bahasa Inggris hukum, dan praktik penerjemahan berbagai jenis naskah hukum, prinsip, strategi, etika penerjemahan teks hukum, kaidah penggunaan bahasa Inggris hukum, anatomi/struktur umum dan istilah-istilah kunci dalam penerjemahan peraturan perundang-undangan, praktik penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, Praktik penerjemahan kontrak bisnis internasional dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, dan praktik penerjemahan perjanjian internasional. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Diklat ini ditutup oleh Plt. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan (Asdep Naster) pada tanggal 26 Agustus 2020. Pada penutupan tersebut, Plt. Asdep Naster menyampaikan bahwa Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, akan terus berupaya meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan di berbagai bidang. Di samping itu, Pejabat Fungsional Penerjemah juga diharapkan dapat terus meningkatkan kemahiran berbahasa dan penguasaan terminologi di bidang terkait, termasuk untuk penerjemahan di bidang hukum pemerintahan. Diklat ini juga telah memilih 3 (tiga) peserta terbaik, yaitu Sdr. Filmon Leonard W, S.S., M.Com. dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai peserta terbaik pertama, Sdri. Ika Nurita Novianty, S.S. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai peserta terbaik kedua, dan Antonius Adhi Irianto, S.S. dari Mahkamah Agung RI sebagai peserta terbaik ketiga.







Goverment Public Relations (GPR)