Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan V Tahun 2020 Tanggal 3 s.d.16 November 2020



Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan  Angkatan V Tahun 2020 Tanggal 3 s.d.16 November 2020
Pembukaan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan V Tahun 2020
17 Nopember 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mengamanatkan Pusat Pembinaan Penerjemah untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Sehubungan dengan salah satu tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah adalah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan, baik fungsional maupun teknis maka pada Selasa, 3 November 2020, Deputi Bidang Administrasi Bapak Farid Utomo membuka secara resmi Diklat teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan V Tahun 2020. Pada pembukaan tersebut hadir pula dr. Kuwat, Staf Ahli Menteri di Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) dengan membawakan tema “Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam rangka kerja sama dengan negara sahabat dan mitra pembangunan di masa pandemi.”.

Diklat Teknis yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh 20 (dua puluh) Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). 15 (lima belas) peserta berasal dari instansi pusat, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, Arsip Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.  Adapun 5 (lima) peserta berasal dari instansi daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Dalam sambutan pembukaan, Deputi Bidang Administrasi menekankan pentingnya peran Sekretariat Kabinet sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah dalam menjembatani penyusunan naskah hukum di bidang pemerintahan dan peluang besar yang dimiliki oleh penerjemah dalam berkontribusi pada tercapainya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang maju, dengan menerjemahkan naskah-naskah hukum pemerintahan yang penting bagi pembangunan bangsa.

Adapun penceramah utama yaitu dr. Kuwat, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan menyampaikan bahwa penerjemahan di bidang hukum terutama terkait perjanjian internasional atau nota kesepahaman memerlukan tingkat keakurasian dan kecermatan yang tinggi karena melibatkan dua negara. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan negara-negara sahabat dan mitra pembangunan di bidang kesehatan, terutama di masa pandemi. 

Bapak Evand Halim, akademisi sekaligus praktisi dari Universitas Katolik Atmajaya yang untuk keempat kalinya menjadi narasumber Diknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan menyampaikan berbagai materi di bidang naskah hukum pemerintahan dan praktik penerjemahan naskah hukum dengan cara memberikan tugas kepada peserta diklat sekaligus membahas tugas tersebut. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Diklat ini ditutup oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah (Kapusbinter) pada tanggal 16 November 2020. Pada penutupan tersebut, Kapusbinter menyampaikan bahwa Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, akan terus berupaya meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan di berbagai bidang. Ibu Sri Wahyu Utami selaku Kapusbinter juga mengapresiasi  upaya peserta diklat teknis dalam memahami terminologi hukum bahasa Inggris, melaksanakan latihan penerjemahan, dan membuat tulisan akademis terkait permasalahan penerjemahan naskah hukum pemerintahan secara berkelompok;

Diklat ini juga telah memilih 3 (tiga) peserta terbaik, yaitu Sdri. Enny Ingketria, S.S., dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai peserta terbaik pertama, Sdr. Anandika Panca Nugraha, S.S. dari Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai peserta terbaik kedua, dan Sdr. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., Minter&TransSt., dari Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai peserta terbaik ketiga.







Goverment Public Relations (GPR)