16 Maret 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan Sekretariat Kabinet selalu Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah diantaranya adalah melaksanakan diklat fungsional dan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Sehubungan dengan tugas tersebut, Sekretariat Kabinet bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan diklat teknis bertemakan bidang pariwisata.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sri Wahyu Utami yang mewakili sekaligus membacakan sambutan Deputi Bidang Administrasi, Farid Utomo. Diklat Teknis yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) dan calon penerjemah dari instansi pusat dan daerah, yang akan berlangsung dari tanggal 15 s.d. 22 Maret 2021.

Pada pembukaan diklat tersebut, hadir pula kedua penceramah utama diklat, yaitu Direktur Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf),Muhammad Ricky Fauziyani, dan Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Danny Januar Ismawan.

Dalam sambutannya, Sri Wahyu Utami menyampaikan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak oleh Covid-19, namun demikian sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam pemulihan perekonomian.

Kami berharap pelaksanaan diklat teknis ini dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kompetensi para penerjemah dan calon penerjemah dalam melaksanakan tugas penerjemahan kedinasan, baik tulis maupun lisan, memiliki kesiapan menjadi trainer bagi para pelaku industri pariwisata di daerahnya dan mendukung Pemda dalam melaksanakan program pelatihan bahasa asing di bidang pariwisata, kedepannya, kata Sri Wahyu Utami.

Muhammad Ricky Fauziyani dalam ceramahnya menyampaikan Kemenparekraf telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah di bidang pariwisata antara lain program pendampingan pengelola desa wisata dan short course bidang pariwisata bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata.

Narasumber kedua, Danny Januar Ismawan menyampaikan peran BAKTI Kominfo dalam membantu menyukseskan program pemerintah di bidang pariwisata adalah melalui pemberian fasilitas internet dan pelatihan bahasa Inggris bagi para pelaku industri pariwisata.

Dengan adanya Diklat Teknis JFP Bidang Pariwisata Angkatan I yang sedang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet bekerjasama dengan Kemenparekraf, Kominfo, dan Pemerintah Daerah di 3 (tiga) Destinasi Wisata Super Prioritas yaitu Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara (Sulut), diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM dalam rangka menarik kunjungan dan sekaligus meningkatkan masa kunjungan wisata di daerah tersebut.







Goverment Public Relations (GPR)