28 Oktober 2021

Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, pada Kamis (28/10/2021) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) ke Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Jajaran Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Ibu Sri Wahyu Utami, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet, diterima oleh Bapak Prof. Dr. Warto, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret beserta jajaran.

Dalam kegiatan monitorung dan evakuasi tersebut, Ibu Sri Wahyu Utami berkesempatan memberikan sambutan.

"Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi di Universitas Sebelas Maret, di antaranya adalah untuk menggali masukan dalam upaya penyempurnaan kebijakan pembinaan JFP", tegas Ibu Sri Wahyu Utami.

Lebih lanjut, Ibu Sri Wahyu Utami menambahkan, diskusi dengan para pimpinan di lingkungan FIB UNS diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dalam pembinaan JFP, di antaranya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan uji kompetensi.Kegiatan-kegiatan tersebut ke depan diharapkan akan dapat dilaksanakan oleh berbagai universitas di berbagai wilayah di Indonesia.

Prof. Dr. Warto menyambut baik peluang kerja sama tersebut dan berharap FIB UNS dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP.

"FIB UNS siap menjalin kerja sama, baik dengan keterlibatan para pakar penerjemahannya dalam penyiapan peraturan dan kebijakan pembinaan JFP maupun dengan kesiapan unit pelaksana dan infrastruktur pelatihan penerjemahan", ujar Prof. Dr. warto

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan JFP juga dilaksanakan di Pemerintah Kota Surakarta, khususnya di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kota Surakarta.

Ibu Indriawaty, Kepala Bidang Program dan Pengembangan, Pusat Pembinaan Penerjemah, mendorong Pemerintah Kota Surakarta untuk memanfaatkan Jabatan Fungsional Penerjemah guna memperkuat berbagai sektor pembangunan, misalnya dalam sektor investasi dan periwisata.

"Pejabat Fungsional Penerjemah memiliki peran starategis sebagai jembatan komunikasi dengan stakeholder yang berasal dari berbagai negara", tegas Ibu Indrawaty.

Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari Bapak Hari Prihatno selaku Plt. Kepala BKPPD Pemerintah Kota Surakarta.

" Pemerintah Kota Surakarta pada dasarnya sangat membutuhkan kehadiran penerjemah guna menjembatani komunikasi dengan mitra internasionalnya dan mengalihaksarakan dan menerjemahkan naskah-naskah kuno", ujar Bapak Hari Prihatno.

Lebih lanjut Bapak Hari Prihatno menambahkan, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk segera menyiapkan formasi di berbagai Organisasi Pemerintah Daerah. (Tim Pusbinter)







Goverment Public Relations (GPR)