PUSBINTER SEKRETARIAT KABINET GELAR RAPAT KONSULTASI RANCANGAN TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN, DAN HASIL KERJA PENERJEMAH



PUSBINTER SEKRETARIAT KABINET GELAR RAPAT KONSULTASI RANCANGAN TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN, DAN  HASIL KERJA PENERJEMAH
Rapat Konsultasi Rancangan Tugas Jabatan, Uraian Kegiatan, dan Hasil Kerja Penerjemah secara daring tanggal 21 April sd. 23 April 2021
23 April 2021

Guna merevisi peraturan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet melaksanakan kegiatan Rapat Konsultasi Rancangan Tugas Jabatan, Uraian Kegiatan, dan Hasil Kerja Penerjemah secara daring tanggal 21 April sd. 23 April 2021 dengan mengundang para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dan menghadirkan narasumber pakar/akademisi dari Universitas Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sri Wahyu Utami menyampaikan bahwa selain mengacu pada PermenPANRB tersebut, Sekretariat Kabinet dan instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF) lain juga sedang merevisi peraturan pembinaan JF masing-masing berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Ditambahkan oleh Sri, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun formulasi uraian kegiatan dari kegiatan utama Penerjemah yaitu penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, penyusunan naskah bahan penerjemahan, serta pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti yang akan dilampirkan dalam naskah akademik revisi PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.

Hari pertama, rapat membahas tentang rancangan tugas jabatan, uraian kegiatan, dan hasil kerja penerjemahan tulis dan penyusunan naskah bahan penerjemahan dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Rahayu Sutiarti Hidayat dan Dr. Doni Jaya. Rahayu lebih menyoroti pada perbedaan kompetensi yang harus dimiliki oleh penerjemah di masing-masing Kementerian/ Lembaga/Daerah. Hal tersebut perlu dipikirkan dengan seksama untuk mengetahui perbedaannya, karena apabila ditemukan adanya kesamaan untuk syarat kompetensi maka perlu dirumuskan formulasi yang sama.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Rahayu, Doni memberikan masukan mengenai pengelompokan dan penjenjangan untuk tugas penerjemahan. Pengelompokkan uraian kegiatan dan penjenjangan didasarkan pada beban kerja dan kemampuan penerjemah sesuai tingkatannya. Para peserta rapat sangat antusias memberikan feedback atas paparan dimaksud.

Rapat hari kedua membahas tentang rancangan tugas jabatan, uraian kegiatan, dan hasil kerja penerjemahan lisan dengan narasumber Inanti P. Diran, S.Pd., M.Ed.''Dalam penerjemahan lisan penggunaan bahasa harus sesuai klasifikasi karena tujuan akhirnya adalah menjamin kualitas hasil penerjemahan lisan'',ujar Inanti. Ragam bahasa harus dikuasai oleh penerjemah lisan untuk setiap level, imbuhnya. 

Prof. Dr. Titik Pudjiastuti menutup rangkaian rapat konsultasi dengan memberikan materi dan masukan mengenai rancangan tugas jabatan, uraian kegiatan, dan hasil kerja pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti. Menurut Titik, dalam mengalihaksarakan dan menerjemahkan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti tersebut, penerjemah harus mengetahui/mempelajari jenis huruf/aksara, jenis bahasa, dan latar belakang budaya dari data yang akan dikerjakan.

Kegiatan rapat konsultasi ini memberikan kesempatan kepada seluruh PFP untuk ikut terlibat memberikan masukan dan saran dalam penyusunan revisi peraturan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.(FNH)

 

 







Goverment Public Relations (GPR)