PUSBINTER SELENGGARAKAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH



PUSBINTER SELENGGARAKAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Kapusbinter Memberikan Sambutan Pada Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
26 Nopember 2021

Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) Sekretariat Kabinet RI menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah pada hari Rabu-Kamis, 24-26 November 2021, bertempat di Hotel Aviary Bintaro dengan fokus utama membahas Uji Kompetensi bagi para Pejabat Fungsional Penerjemah yang merupakan prasyarat kenaikan jenjang jabatan Penerjemah. 

Rapat dihadiri oleh 30 peserta dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Administrasi (Depmin) Bapak Farid Utomo yang diwakili oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah Ibu Sri Wahyu Utami. 

Sesuai prinsip the right man on the right place bahwa terlaksananya tugas dan fungsi organisasi dengan baik adalah dengan menempatkan individu-individu yang kompeten pada posisi atau jabatan yang sesuai kompetensinya untuk menjamin terlaksananya program kerja organisasi dengan baik dan lancar. 

Sejak tahun 2018, Jabatan Fungsional Penerjemah mulai melaksanakan Uji Kompetensi, dengan tujuan untuk menjamin para Penerjemah Pemerintah memiliki kompetensi yang andal untuk melaksanakan tugas-tugas penerjemahan bagi pimpinan dan organisasi, bahkan bagi pemerintah dan masyarakat secara umum. 

Profesi Penerjemah merupakan profesi yang unik, menuntut kompetensi kebahasaan yang tinggi, dan akan menghasilkan kinerja penerjemahan yang baik, apabila dilakukan oleh pribadi-pribadi yang memiliki passion di bidang penerjemahan. Mereka yang memiliki passion di bidang penerjemahan akan terus setia pada profesi ini, dan akan memiliki rasa ingin tahu yang besar akan bidang penerjemahan, untuk meningkatkan bekal pengetahuan, guna menghasilkan kinerja penerjemahan yang excellent, tegas Farid dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ibu Sri. 

Lebih lanjut, Depmin mengungkapkan bahwa Uji Kompetensi JFP merupakan instrumen dasar untuk mengukur kemampuan penerjemahan setiap Penerjemah Pemerintah. Untuk itu, selaku instansi Pembina Penerjemah, Sekretariat Kabinet, diharapkan mampu memberikan penjaminan yang obyektif, atas kompetensi dan performa kerja setiap Penerjemah Pemerintah, sehingga instansi pemerintah mendapatkan Penerjemah yang berkualitas sesuai dengan jenjang jabatannya. 

Kami memandang penting untuk melakukan evaluasi atas Uji Kompetensi JFP yang telah kami laksanakan selama beberapa tahun terakhir ini, guna mendapatkan masukan penyempurnaan baik dalam metode maupun instrumennya, dan berharap sesi paparan dan diskusi yang berjalan saat ini dapat benar-benar menambah bekal ilmu bagi kami untuk meramu sebuah Uji Kompetensi JFP yang paling ideal dan sesuai bagi Penerjemah Pemerintah, pungkas Farid.

Rapat Evaluasi Pelaksaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah dihadiri oleh  narasumber, yaitu Sugeng Haryanto (Dosen Politeknik Negeri Malang), Ida Kusuma Dewi (Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret) dan Rasus Budhyono (Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran), Ketua Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) Yanos Okterano, para Pejabat Fungsional Penerjemah, perwakilan dari organisasi profesi Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia, Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.







Goverment Public Relations (GPR)