19 Agustus 2021

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) tengah melaksanakan proses perubahan peraturan pembinaan JFP.

Salah satu rangkaian panjang proses perubahan peraturan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah tersebut adalah kegiatan uji beban kerja dan norma waktu yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 18 Agustus 2021.

Pembukaan kegiatan uji beban kerja dan norma waktu dihadiri pejabat/perwakilan dari Kementerian PANRB, pejabat/perwakilan dari Kantor Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, pejabat/perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet, pejabat/pegawai di lingkungan Pusbinter serta Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) sebagai responden. Narasumber utama kegiatan adalah Bapak Istyadi Insani, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian PANRB dan Ibu Eka Yulia Widyanti, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian PANRB.

Dalam pembukaannya, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sri Wahyu Utami menyampaikan bahwa Uji Beban Kerja dan Norma Waktu bertujuan untuk memotret realitas pelaksanaan tugas penerjemah sebagai dasar penentuan besaran angka kredit Jabatan Fungsional Penerjemah. 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber utama, Bapak Istyadi Insani dan Ibu Eka Yulia Widyanti. Dalam materi pembukanya, Bapak Istyadi menyampaikan bahwa kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh Menteri PANRB merupakan salah satu upaya percepatan penyederhanaan birokrasi.

Lebih lanjut, Bapak Istyadi menambahkan hal penting yang harus dilakukan oleh penerjemah dalam kegiatan survei uji beban kerja dan norma waktu adalah mencatat dengan benar semua uraian kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ini agar tidak terjadi uji beban kerja dan norma waktu ulang.

Mempertajam apa yang disampaikan oleh Bapak Istyadi, dan Ibu Eka Yulia Widyanti menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian survei antara lain penerjemah harus menscreening atau mereview terlebih dahulu butir kegiatan yang telah disampaikan oleh tim perumus/penilai serta mengisi pekerjaan yang benar-benar riil dikerjakan selama setahun agar menghasilkan angka kredit yang pas. Akan tetapi, apabila ada kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak masuk dalam butir kegiatan bisa diusulkan/ditambahkan dalam draf rumusan tersebut dengan tabel tersendiri.

Kepala Bidang Evaluasi dan Kompetensi, Nurmeilawati memandu kegiatan uji beban kerja dan norma waktu dengan memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan substantif terkait rumusan setiap uraian kegiatan penerjemah. Hasil pengisian kuesioner oleh seluruh responden diharapkan dapat diterima oleh panitia dalam waktu yang tidak terlalu lama guna pengolahan data dan validasi bersama pakar, praktisi dan perwakilan penerjemah.(FNH)

-oOo-

 

 







Goverment Public Relations (GPR)