08 April 2021

Dalam rangka revisi peraturan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Sosialisasi Pola Baru Pembinaan Jabatan Fungsional kepada seluruh Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Rabu (07/04/2021) pagi secara daring yang diikuti oleh 162 orang penerjemah.

Sri Wahyu Utami, membuka secara resmi sekaligus membacakan sambutan Deputi Bidang Administrasi, Farid Utomo. Pada pembukaan sosialisasi tersebut, hadir pula kedua narasumber utama, yaitu Eka Yulia Widyanti, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian PANRB dan Ika Meidyawati, Analis Kepegawaian Muda, Badan Kepegawaian Negara  (BKN).

Dalam sambutannya, Sri menyampaikan tentang pentingnya dan urgensi sosialisasi tersebut bagi para penerjemah. Dengan ditetapkannya PP Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet ingin agar para penerjemah memahami pola baru yang akan ditetapkan dan dapat melakukan penyesuaian terhadap aturan baru dimana penilaian kinerja jabatan fungsional akan dilaksanakan dengan sistem integrasi antara angka kredit dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Ika Meidyawati dalam paparannya menyampaikan tentang pola pengembangan sistem penilaian kinerja jabatan fungsional yang mengintegrasikan antara angka kredit dengan SKP serta alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK). Sementara itu, Eka Yulia Widyanti menyampaikan pembahasan tentang topik Pembinaan Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019. Dalam model penilaian angka kredit sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 atau lebih dikenal dengan istilah Penilaian Integrasi, SKP dijadikan input dalam penilaian Angka Kredit, sehingga tidak ada lagi dualisme penilaian seperti model penilaian terdahulu, ujar Eka Yulia.

Dalam penutupan sosialisasi, Sri Wahyu Utami menyampaikan agar seluruh PFP dapat memberikan masukan dalam survei yang akan dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah. Survei tersebut bertujuan untuk menggali masukan kegiatan penerjemahan yang telah dilaksanakan dan yang potensial untuk dilaksanakan oleh PFP guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Hasil survei akan digunakan sebagai dasar klasterisasi kegiatan penerjemah dan akan disampaikan kepada para akademisi untuk mendapatkan reviu dan masukan guna penyempurnaan klasterisasi kegiatan berdasarkan kajian akademis.







Goverment Public Relations (GPR)