13 Januari 2021

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional, Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Jabatan Fungsional Penerjemah pada tanggal 12 Januari 2021. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sri Wahyu Utami yang membacakan sambutan Deputi Bidang Administrasi, Farid Utomo, sekaligus mewakili.  Kegiatan diikuti oleh kurang lebih 52 perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan Badan Kepegawaian Daerah/Provinsi serta Diknas terkait.

Dalam sambutan pembukaan, Kapusbinter  menekankan agar semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2021 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah, serta mendorong penguatan Jabatan Fungsional Penerjemah secara Nasional. 

Narasumber kegiatan antara lain, Sri Wahyu Utami, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah; dan Nurmeilawati Kepala Bidang Kepala Bidang Evaluasi dan Kompetensi.

Sri Wahyu Utami membawakan materi Peran Jabatan Fungsional Penerjemah dalam mendukung Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjelaskan latar belakang pembentukan JFP, peran penerjemah, proses pengangkatan/inpassing dalam JFP serta kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan setelah terbentuknya Pusbinter. Pada sesi kedua, Nurmeilawati memberikan materi Perhitungan Formasi Dan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penerjemah. Dalam paparannya dijelaskan bagaimana menghitung formasi jabatan fungsional penerjemah, mekanisme pemenuhan kebutuhan formasi jabatan fungsional penerjemah yang sudah disederhanakan, kualifikasi pendidikan jabatan fungsional penerjemah, kewajiban penerjemah untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai, Usul Penilaian Kinerja Penerjemah, serta Rencana Kegiatan Uji Kompetensi jabatan Fungsional Penerjemah yang akan dilaksanakan.

Dalam sesi tanya jawab banyak perwakilan dari Kementerian/Lembaga/Daerah yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknis pengangkatan inpassing Jabatan Fungsional Penerjemah. Nurmeilawati menegaskan bahwa yang harus diperhatikan adalah pemenuhan dokumen yang diperlukan yang disertai dengan Portfolio hasil penerjemahan guna mengevaluasi kompetensi penerjemahan calon penerjemah.

Sosialisasi ini ditutup oleh Nurmeilawati dengan memberikan apresiasi yang sebesar besarnya pada kementerian/Lembaga/Daerah yang telah mengikuti sosialiasi JFP serta himbauan agar lebih mendorong instansinya untuk mengangkat penerjemah paling tidak 2 orang penerjemah ahli pertama, 1 orang penerjemah ahli muda dan 1 orang penerjemah ahli Madya.







Goverment Public Relations (GPR)