09 Juli 2020

Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, pada tanggal 6 Desember 2019 melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) ke Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKD) Kabupaten Banyuwangi. Jajaran Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Ibu Indriawaty, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, diterima oleh Bapak Nurul Cholili selaku Sekretaris BKD Kabupaten Banyuwangi, mewakili Kepala BKD Kabupaten Banyuwangi yang berhalangan hadir. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Bapak Sandi Dian Ervani, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Bapak David Purwo Wahyudi Widodo, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan data, serta Bapak Mukhlisin, Kepala Subbidang Mutasi Pegawai.

Dalam sambutannya, Ibu Indriawaty menyampaikan bahwa tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, selain utamanya dilaksanakan dalam rangka melakukan inventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah di Kabupaten Banyuwangi, juga ditujukan untuk mempererat koordinasi dan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dengan pihak BKD Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, melalui jalinan koordinasi erat tersebut diharapkan dapat mengakselerasipengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Lokus kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Banyuwangi sendiri sangat penting, mengingat, di tengah upaya Pemerintah Pusat untuk terus mendorong Pemerintah Daerah menciptakan peluang kerja sama dengan mitra baru di luar negeri. Dan dilihat dari potensi bidang pariwisata yang dimilikinya, Kabupaten Banyuwangi tercatat tidak memiliki Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Padahal, penerjemah memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan calon mitra kerja samanya dari luar negeri, maupun untuk membantu usaha mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Banyuwangi, baik melalui web, brosur, pamflet atau media lainnya dalam bahasa Inggris.

Dalam sambutannya, Bapak Nurul Cholili mengapresiasi kesediaan jajaran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di BKD Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memang belum memiliki Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP), yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang khusus menangani pekerjaan penerjemahan, baik tulis maupun lisan. Selama ini yang mengerjakan tugas penerjemahan adalah PNS non-penerjemah yang dianggap memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Beliau juga menyampaikan, kemungkinan kendala pemenuhan angka kredit yang akan terjadi jika nanti Pemkab memiliki PFP. 

Ibu Indriawaty menjelaskan, bahwa Banyuwangi yang saat ini menjadikan pariwisata sebagai andalan pembangunan ekonomi daerahnya, menyediakan banyak peluang untuk PFP berkontribusi sesuai keahliannya. Seperti penyediaan web pemerintah, brosur dan pamflet dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, penerjemahan bahasa asli Banyuwangi, Osing, ke bahasa Indonesia atau bahasa asing, mendampingi pejabat dan pimpinan instansi daerah saat bertemu dengan investor, maupun dalam pertemuan G to G. Mengenai angka kredit, sejak awal tahun 2018, penilaian kinerja PFP sudah menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sehingga diharapkan para penerjemah tidak menemui kendala yang berarti dan diharapkan lebih memberikan keadilan dalam penilaian kinerja, baik bagi PFP di pusat maupun daerah.

Bapak Nurul Cholili menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah terkait penyediaan kurikulum atau program diklat penerjemahan. BKD mempunyai rencana menyelenggarakan diklat penerjemahan bagi para PNS di lingkungan Pemkab Banyuwangi, untuk mengetahui minat sekaligus menyosialisasikan Jabatan Fungsional Penerjemah. Sehingga ke depannya diharapkan Pemkab Banyuwangi sudah dapat merekrut PNS sebagai PFP. 







Goverment Public Relations (GPR)