04 Agustus 2021

Dalam rangka menindaklanjuti hasil expose usul perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) melaksanakan rapat konsultasi secara daring dengan Kementerian PANRB pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Rapat konsultasi dilaksanakan untuk membahas dan menyusun rancangan final uraian kegiatan penerjemah yang akan menjadi bahan Uji Beban Kerja Penerjemah, guna penentuan besaran angka kredit kegiatan penerjemah.

Kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh pejabat/perwakilan dari Kementerian PANRB, pejabat/perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet, serta pejabat/pegawai di lingkungan Pusbinter. Narasumber utama kegiatan adalah Bapak Istyadi Insani, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian PANRB dan Ibu Eka Yulia Widyanti, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian PANRB.

Membuka acara kegiatan, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sri Wahyu Utami menyampaikan bahwa pada hasil kesepakatan sebelumnya naskah akademik usul perubahan peraturan JFP telah memuat semua informasi yang dibutuhkan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan hasil perbaikan uraian kegiatan dimaksud.

Kami memandang perlu kegiatan rapat ini dilaksanakan guna mendapatkan masukan terkait perbaikan rancangan uraian kegiatan penerjemah, antara lain diperlukannya panduan yang jelas untuk penyusunan uraian kegiatan, serta masukan guna memperluas cakupan kerja penerjemah dan kegiatan penerjemah yang bersifat generik, kata Sri.

Dalam materi Peraturan dan Norma Penyusunan Uraian Kegiatan Jabatan Fungsional PNS, Istyadi Insani menyampaikan kembali sekilas tentang perumusan tugas dan kegiatan jabatan pada uraian kegiatan tugas pokok yang sudah diatur (given) adalah kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Menurut Istyadi, Tugas Jabatan dapat terdiri dari Unsur dan Sub-Unsur. Dalam rumusan kegiatan sebaiknya dibuat kategori-kategori, tipe, atau jenis objek sehingga jelas dan tidak mengunci, ujar Istyadi.

Lebih lanjut, terkait bobot faktor butir kegiatan, Istyadi mengingatkan agar memperhatikan resiko individu (persyaratan fisik, dampak pekerjaan tehadap yang bersangkutan), resiko lingkungan (dampak lingkungan kerja), tingkat kesulitan (prosedur, pengalaman), kompetensi yang dibutuhkan (pengawasan yang dibutuhkan) serta beban kerja (jumlah output yang diperlukan).

Menyambung apa yang disampaikan oleh Istyadi Insani, Eka Yulia Widyanti banyak memberikan masukan terkait usul Rancangan Uraian Kegiatan Jabatan Fungsional yang sudah diperbaiki dan diajukan oleh Pusbinter, Sekretariat Kabinet. Eka banyak memberikan contoh rancangan uraian kegiatan jabatan fungsional yang aplikatif dan dapat dimasukkan dalam usul rancangan uraian kegiatan JFP.

Menutup rangkaian rapat konsultasi, Eka berpesan agar usul yang disampaikan segera diperbaiki kembali sesuai hasil reviu dan meminta Pusbinter untuk menyampaikan rancangan definisi operasional serta mencermati agar tidak terjadi kegiatan yang banyak beririsan dan tumpang tindih sekaligus menyiapkan tim untuk kegiatan uji petik. (FNH)

-oOo-







Goverment Public Relations (GPR)