23 Maret 2021

Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, telah berhasil menyelenggarakan Diklat Teknis JFP Bidang Pariwisata Angkatan I Tahun 2021 yang diikuti oleh 20 (dua puluh) orang Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) dan calon penerjemah dari instansi pusat dan daerah.

Kami merasa senang dan bangga bahwa Sekretariat Kabinet telah dapat melaksanakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kewajibannya sebagai Instansi Pembina yaitu penyelenggaraan Diklat Teknis Bidang Pariwisata Angkatan I bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pemerintah daerah, ujar Sri saat memberikan sambutan dalam penutupan Diklat Teknis JFP Bidang Pariwisata Angkatan I Tahun 2021.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah menyampaikan bahwa materi diklat yang diberikan dapat menjadi bekal peserta pelatihan untuk menjadi penerjemah dan trainer bagi para pelaku industri pariwisata dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah daerah masing-masing khususnya di 3 (tiga) daerah destinasi wisata super prioritas.

Dari seluruh proses pembelajaran itu, Sri Wahyu Utami berharap akan lebih banyak lagi para pejabat fungsional penerjemah dan calon penerjemah di daerah yang dapat mengikuti diklat karena banyak manfaat yang akan diperoleh, salah satunya adalah networking baru.

Selain itu, kolaborasi sinergis dari semua pihak baik Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah akan membangkitkan kembali sektor pariwisata, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh  Menteri Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah bagian dari solusi kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Pelaksanaan diklat ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sri Wahyu Utami, yang menekankan dan berjanji akan terus berupaya mendukung semua program pemerintah melalui tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan yaitu meningkatkan kompetensi penerjemah yang secara langsung maupun tidak langsung berperan sebagai jembatan komunikasi dengan mitra pembangunan baik di instansi pusat maupun instansi daerah.

Diklat ini juga telah memilih 5 (lima) peserta terbaik berdasarkan hasil pre test dan post test, yaitu  Mia Medyana Bonaedy, S. Hum., M.A., dari Sekretariat Kabinet sebagai peserta terbaik pertama; Sugiarti, S.Hum., dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai peserta terbaik kedua; Fitri Sumirah, S.S., dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif sebagai peserta terbaik ketiga; Penni Patmawati Rusman, S.S., dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai peserta terbaik keempat; dan Frans Bukardi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, NTT sebagai peserta terbaik kelima.

 







Goverment Public Relations (GPR)