21 Agustus 2021

Dalam rangka menggali kegiatan penerjemahan sekaligus memperkenalkan Jabatan Fungsional Penerjemah kepada kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki Pejabat Fungsional Penerjemah akan tetapi sudah melaksanakan kegiatan penerjemahan, Sekretariat Kabinet mengundang berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam kegiatan uji beban kerja dan norma waktu secara daring pada tanggal 20 Agustus 2021.

Pembukaan kegiatan diawali dengan perkenalan singkat tentang Jabatan Fungsional Penerjemah oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah (Kapusbinter), Ibu Sri Wahyu Utami. Perkenalan singkat tersebut diharapkan dapat membantu memahami tentang JF Penerjemah kepada para perwakilan kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengisi kuesioner uji beban kerja dan norma waktu.

Kegiatan uji beban kerja dan norma waktu dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan penerjemahan yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah terakomodir dalam usul perubahan rancangan peraturan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah yang sedang kami kerjakan.

Narasumber utama, Ibu Eka Widya Yulianti dalam paparannya memberikan penjelasan mengenai kriteria jabatan fungsional antara lain, fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; mensyaratkan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi; dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri; serta kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai dalam bentuk angka kredit. 

Eka menegaskan bahwa dengan adanya revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2016, maka kegiatan dalam JFP lebih berorientasi pada output. Proses tetap diperhitungkan, namun output yang menjadi ukurannya. Proses harus sesuai dengan proses bisnis dan standar tata laksana, memiliki hasil kerja yang jelas, dan kualitas hasil kerja harus dapat diukur.

Sesi penjelasan teknis pengisian kuesioner uji beban kerja dan norma waktu dipandu oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Kompetensi, Nurmeilawati. Dalam sesi ini diberikan kesempatan kepada perwakilan dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk bertanya hal substantif dan teknis terkait rumusan setiap uraian kegiatan penerjemah. Sesi ini sekaligus menutup rangkaian acara kegiatan uji beban kerja dan norma waktu.(FNH)

-oOo-

 

 







Goverment Public Relations (GPR)