30 Juni 2020

ANGGARAN DASAR (AD)

MUKADIMAH

Bahwa Pejabat Fungsional Penerjemah Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pejabat Fungsional Penerjemah Republik Indonesia merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebagai penerjemah di instansi-instansi pemerintahan seluruh Indonesia. Pejabat Fungsional Penerjemah, sebagai warga negara yang turut aktif dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, memiliki peran penting sebagai fasilitator komunikasi negara dan pemerintah Indonesia dengan komunitas internasional.

 

Dengan cita-cita luhur untuk menyatukan seluruh pejabat fungsional penerjemah Indonesia di dalam satu wadah organisasi dan mengembangkan profesi penerjemahan di Indonesia, para pejabat fungsional penerjemah Republik Indonesia dengan ini mendirikan Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan seluruh anggotanya untuk menumbuhkembangkan organisasi profesi penerjemahan melalui kegiatan-kegiatan yang terarah dan penuh kebijakan, dengan ini disusunlah pedoman dalam bentuk Anggaran Dasar Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia sebagai berikut.

 

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI).

Pasal 2

Waktu dan Tempat Pendirian

  1. Organisasi ini untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan dimulai sejak tanggal 10 Oktober 2013.
  2. Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta; dan dapat membentuk cabang-cabang.

 

BAB II

Asas, Sifat, dan Ciri Organisasi

Pasal 3

  1. Organisasi ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Organisasi ini bersifat independen.
  3. Organisasi ini bercirikan profesionalisme, kekeluargaan, dinamis, dan progresif.

 

BAB III

Maksud dan TujuanOrganisasi

Pasal4

Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut.

  1. Menjadi wahana integratif dan kekeluargaan bagi pejabat fungsional Penerjemah.
  2. Memberikan masukan kepada lembaga/instansi pembina dalam rangka pengembangan karir dan kompetensi pejabat fungsional penerjemah.
  3. Mengarahkan dan menjaga pejabat fungsional penerjemah untuk menghormati menaati dan menjaga kode etik pejabat fungsional penerjemah.
  4. Menyatukan pejabat fungsional penerjemah dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk bersama-sama mengembangkan potensi dan kemampuan dalam mewujudkan penerjemah yang profesional dan berintegritas.
  5. Mendukung tugas-tugas instansi pembina dalam menyusun standar kompetensi penerjemah.
  6. Memberikan masukan kepada lembaga/instansi pembina untuk menyusun standar tunjangan jabatan fungsional penerjemah. 

 

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

  1. Mengadakan diskusi, seminar, pendidikan dan pelatihan, lokakarya, dan bimtek, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain.
  2. Menjembatani seluruh kegiatan penerjemahan tulis dan lisan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Sistem Keanggotaan

IPPI beranggotakan Pejabat Fungsional Penerjemah dari berbagai instansi kementerian/lembaga pemerintah.

Pasal 7

Jenis Keanggotaan

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Luar Biasa
  3. Anggota Kehormatan

 

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Anggota

  1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi AD dan ART, ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan lainnya serta menjaga nama baik organisasi.
  2. Setiap anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih, hak dipilih dan ikut serta dalam usaha-usaha/kegiatan IPPI.
  3. Setiap anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat tetapi tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih.

 

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Bentuk Struktur Organisasi

Struktur organisasi berbentuk lini.

 

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 10

Sumber Keuangan

Keuangan IPPI diperoleh dari iuran anggota, pemerintah, swasta, dan donatur lainnya serta usaha-usaha yang halal, tidak mengikat, dan tidak melanggar hukum.

 

Pasal 11

Penggunaan Keuangan

Penggunaan keuangan IPPI digunakan untuk kegiatan yang berguna, bermanfaat, dan produktif bagi anggota dan masyarakat.

 

Pasal 12

Laporan Keuangan

Keuangan IPPI pelaporannya dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

 

BAB VIII

PENETAPAN, PERUBAHAN AD DAN ART, PEMBUBARAN

 

Pasal 13

Penetapan dan Perubahan AD dan ART

Penetapan dan perubahan AD dan ART IPPI dilakukan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

 

Pasal 14

Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran IPPI hanya dapat dilakukan oleh MUNAS yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa.
  2. Keputusan pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) jumlah suara yang hadir.
  3. Jika  IPPI dinyatakan bubar, kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga/badan oleh suatu panitia yang ditunjuk dalam MUNAS khusus untuk pembubaran tersebut.

 

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Hal-hal yang pernah diatur, ditetapkan dan dirincikan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2013 di Jakarta.

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN PENERJEMAH PEMERINTAH INDONESIA (IPPI)

 

BAB I

UMUM

Pasal 1

  1. Anggaran Rumah Tangga IPPI, adalah peraturan lebih lanjut dari anggaran  dasar  IPPI yang berisikan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah, ditambah atau dikurangi melalui keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Persyaratan Anggota

  1. Anggota Biasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional penerjemah di lingkungan kerja Pemerintah (Kementerian, Lembaga pemerintah atau Pemerintah Daerah).
  2. Anggota Luar Biasa adalah praktisi, akademisi di bidang penerjemah (Non-PNS), yang memiliki keahlian yang dianggap layak oleh IPPI dan turut berkomitmen dalam mengembangkan IPPI dan atau pejabat di lingkungan pemerintah yang secara struktural ada hubungannya dalam pembinaan profesi penerjemah di lingkungan pemerintah.
  3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa pada IPPI dan pada bidang penerjemahan di Indonesia.

Pasal 3 

Masa Keanggotaan Berakhir

  1. Atas permintaan sendiri.
  2. Meninggal dunia.
  3. Diberhentikan karena mencemarkan nama baik organisasi, melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi, ketentuan-ketentuan organisasi, dan kode etik,
  4. Keluar dari jabatan fungsional penerjemah di lingkungan kerja Pemerintah.

Pasal 4 

Mekanisme Pemberhentian Anggota

  1. Pemberhentian anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan aspirasi anggota.
  2. Pemberhentian anggota dikarenakan pelanggaran berat terhadap konstitusi dan/ atau ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau  Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau  kode etik, dan/atau ketentuan lainnya hasil keputusan MUNAS dan Rapat Dewan Pengurus Pusat.
  3. Anggota yang mempunyai jabatan struktural di IPPI yang melakukan pelanggaran berat, terlebih dahulu diberhentikan sebagai pengurus dan dikenakan pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi.
  4. Anggota biasa yang melakukan pelanggaran berat dikenakan pemberhentian sementara dari keanggotaan IPPI.
  5. Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) terlebih dahulu diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan di hadapan Majelis Kehormatan Etik Penerjemah pada Rapat Dewan Pengurus Pusat dan/ atau MUNAS.
  6. Dalam hal Rapat Dewan Pengurus Pusat atau MUNAS memutus bersalah atas anggota yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka anggota tersebut baru diberhentikan.
  7. Jika ternyata tidak bersalah, pengurus berkewajiban memperbaiki/memulihkan nama baik anggota tersebut.

 

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap anggota melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status keanggotaannya dalam IPPI.

Pasal 6

Hak Anggota

  1. Anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih dan atau dipilih.
  2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih.

 

Pasal 7

Kewajiban Anggota

  1. Tiap anggota wajib menjunjung tinggi dasar dan azas IPPI tunduk kepada ketentuan dalam  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPPI dan melaksanakan program IPPI.
  2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan IPPI.
  3. Tiap anggota wajib menghadiri pertemuan atau / rapat anggota serta berperan secara aktif dalam program yang direncanakan oleh IPPI.
  4. Tiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh IPPI.
  5. Tiap anggota wajib  menjaga dan mewujudkan rasa kekeluargaan dan persatuan antara dan dalam anggota dan pengurus IPPI.
  6. Tiap anggota wajib berperan aktif dalam pengembangan  keprofesian penerjemah di lingkungan pemerintah.

 

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan oganisasi IPPI terdiri dari:

  1. Dewan Penasehat
  2. Dewan Pengurus Pusat
  3. Dewan Pengurus Cabang

 

Pasal 9

Struktur Kekuasaan

Terdiri dari:

  1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
  2. Musyawarah Luar Biasa
  3. Rapat Dewan Penasehat
  4. Rapat Dewan Pengurus Pusat
  5. Rapat Dewan Pengurus Cabang

 

Pasal 10

Peran dan Fungsi Struktur Kepemimpinan

  1. Dewan Penasehat
  2. Dewan penasehat IPPI adalah lembaga struktural organisasi di tingkat pusat yang berfungsi sebagai dewan konsultatif dan pertimbangan IPPI dalam aspek-aspek dan praktik profesi penerjemah.
  3. Memberikan arah dan pembinaan, serta membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi penerjemah. 
  4. Berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada dewan pengurus pusat. 
  5. Bersama dewan pengurus pusat untuk memilih dan menentukan anggota Majelis Kehormatan Etik Penerjemah (MKEP) dan Majelis Kolegium Penerjemah.
  6. Dewan Pengurus Pusat
  7. Merupakan lembaga eksekutif tertinggi IPPI.
  8. Membuat rancangan kerja selama 2 (dua) semester/ atau 1 (satu) tahun kepengurusan.
  9. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap dua tahun sekali kepada seluruh anggota pada saat Musyawarah Nasional.
  10. Mengorganisasi badan dan alat kelengkapan kepengurusan yang berada dibawahnya.
  11. Membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Dewan Pengurus Cabang.
  12. Mengontrol dan mengevaluasi program kerja Dewan Pengurus Cabang.
  13. Mengelola administrasi IPPI di tingkat pusat.
  14. Bersama Dewan Penasehat untuk memilih dan menentukan anggota Majelis Kehormatan Etik Penerjemah (MKEP) dan Majelis Kolegium Penerjemah
  15. Ketua umum Dewan Pengurus Pusat dipilih dan diangkat oleh MUNAS.

 

  1. Dewan Pengurus Cabang
  2. Membuat rencana dan melaksanakan program kerja, dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota yang ada di cabang tersebut dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Pusat. 
  3. Melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan.
  4. Mengelola administrasi IPPI di tingkat cabang.

 

Pasal 11

Status dan Wewenang Struktur Kekuasaan

  1. Musyawarah Nasional
  2. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Forum Tertinggi IPPI.
  3. Membahas dan menetapkan AD dan ART IPPI.
  4. Memilih anggota dewan penasehat, dewan pengurus pusat, dan dewan pengurus cabang.
  5. Memilih ketua umum, menetapkan penataan organisasi, pedoman-pedoman pokok, kebijakan strategis, program kerja nasional, dan rekomendasi.
  6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Ketua Umum IPPI, Ketua Majelis Kehormatan Etik Penerjemah (MKEP), dan Ketua Majelis Kolegium Penerjemah mengenai amanat yang diberikan oleh MUNAS sebelumnya.
  7. Mengangkat dan mengukuhkan  Ketua  Majelis Kehormatan Etik Penerjemah (MKEP) yang  telah dipilih dalam Sidang Khusus MKEP.
  8. Mengangkat dan mengukuhkan  Ketua  Majelis Kolegium Penerjemah yang  telah dipilih dalam Sidang Khusus Majelis Kolegium Penerjemah.
  9. Mengesahkan anggota luar biasa dan anggota kehormatan yang telah diputuskan dalam rapat dewan penasehat

 

  1. Rapat Dewan Penasehat
  2. Rapat Dewan Penasehat adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Dewan Penasehat.
  3. Menetapkan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota setiap periode kepengurusan.
  4. Menetapkan anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
  5. Memutuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada dewan pengurus pusat.

 

  1. Rapat Dewan Pengurus Pusat
  2. Rapat Dewan Pengurus Pusat adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Dewan Pengurus Pusat yang terdiri dari:
  3. Rapat Kerja Nasional, yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan, dan dihadiri oleh pengurus pusat dan daerah.
  4. Rapat pengurus pusat, yang diadakan sekurang-kurangnya tiap 3 (tiga) bulan, dan dihadiri seluruh pengurus pusat.
  5. Rapat - rapat lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan.
  6. Membuat, Mengevaluasi dan memproyeksi program kerja Dewan Pengurus Cabang.
  7. Mengesahkan dan memberhentikan Pengurus Cabang.

 

  1. Rapat Dewan Pengurus Cabang
  2. Rapat Dewan Pengurus Cabang adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari:
  3. Rapat Kerja Cabang, yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan, dan dihadiri oleh pengurus cabang dan perwakilan anggota.
  4. Rapat pengurus cabang, yang diadakan sekurang-kurangnya tiap 3 (tiga) bulan, dan dihadiri seluruh pengurus cabang.
  5. Rapat - rapat lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan.
  6. Membuat dan mengevaluasi program kerja.
  7. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang.

 

Pasal 12

Susunan Pengurus

  1. Dewan Penasehat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
  2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Anggota.
  3. Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

 

Pasal 13

Pemilihan Pengurus

Dewan Penasehat, pengurus pusat, dan pengurus cabang dipilih secara demokratis oleh MUNAS.

Pasal 14

Masa Kepengurusan

  1. Masa kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Pengurus Cabang selama 2 (dua) tahun.
  2. Setelah masa kepengurusan berakhir, dilaksanakan pemilihan pengurus baru.
  3. Pengurus lama dapat dipilih kembali dalam kepengurusan  baru, maksimal dua kali periode kepengurusan. 
  4. Selama pengurus baru belum terbentuk, pengurus lama tetap menjalankan tugasnya.

 

Pasal 15

Tugas Pengurus

  1. Ketua Umum mempunyai tugas: 
  2. Memimpin IPPI.
  3. Mengelola, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan yang terkait dengan IPPI.
  4. Memimpin rapat dan kegiatan kepengurusan.
  5. Mewakili organisasi untuk urusan eksternal dan internal IPPI.
  6. Berwenang menunjuk seorang diantara anggota pengurus lain untuk mewakili dirinya pada suatu kegiatan tertentu jika berhalangan hadir.
  7. Bertanggungjawab kepada MUNAS.

 

  1. Sekretaris Jenderal mempunyai tugas:
  2. Membantu tugas ketua umum.
  3. Memimpin IPPI  bilamana Ketua Umum berhalangan.
  4. Menyelenggarakan tata usaha organisasi.
  5. Menyiapkan perencanaan kegiatan usaha organisasi.
  6. Membantu dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan organisasi.

 

  1. Bendahara Umum mempunyai tugas:
  2. Mengelola perbendaharaan dan keuangan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku dan ditetapkan oleh MUNAS dan atau Rapat Dewan Pengurus Pusat.
  3. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jendral melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat.
  4. Menyusun laporan keuangan IPPI secara berkala.

 

  1. Anggota pengurus lainnya mempunyai tugas membantu dan melaksanakan kegiatan organisasi di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.

 

BAB IV

KEPUTUSAN

Pasal 16

Kuorum

  1. Kuorum adalah batas minimal jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.
  2. Untuk setiap pengambilan keputusan yang prinsip perlu dilakukan pemeriksaan kehadiran peserta rapat untuk pengecekan dan/atau pemenuhan kuorum.

Pasal 17

Pengambilan Keputusan

  1. Keputusan diambil melalui 3 (tiga) tahap, yaitu aklamasi, musyawarah untuk mufakat, dan voting.
  2. Aklamasi adalah pengambilan keputusan yang ditawarkan dan disetujui lebih dari 2/3 dari peserta yang hadir.
  3. Musyawarah untuk mufakat adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pemufakatan melalui proses musyawarah atau dialog terbuka.
  4. Voting adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pemungutan suara secara terbuka karena tidak adanya pemufakatan.

 

BAB V

MAJELIS KEHORMATAN ETIK PENERJEMAH (MKEP) 

Pasal 18

Keanggotaan Majelis

  1. Majelis Kehormatan Etik Penerjemah merupakan  badan  otonom IPPI yang mandiri dan bebas dari keberpihakan IPPI.
  2. Majelis Kehormatan Etik Penerjemah adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh anggota IPPI dengan menjunjung tinggi kode etik penerjemah.
  3. Anggota Majelis Kehormatan Etik Penerjemah ditunjuk oleh dewan penasehat dan dewan pengurus dan/atau diputuskan oleh rapat dewan penasehat dan rapat dewan pengurus) yang kemudian dikukuhkan dalam  MUNAS dan bertanggung  jawab pada MUNAS.
  4. MKEP dibentuk pada tingkat pusat dan cabang.
  5. MKEP  di  tingkat cabang  dibentuk , apabila  dianggap perlu , atas  pertimbangan dan persetujuan dari MKEP pusat.
  6. Ketentuan mengenai Tata Laksana MKEP, kode etik penerjemah dan pemilihan ketua majelis ditetapkan oleh dalam Sidang Khusus MKEP.
  7. Masa bakti MKEP sama dengan dewan pengurus.

 

 

 

Pasal 19

Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Etik Penerjemah

  1. Mengoordinasi  kegiatan internal  organisasi dalam   pengembangan  kebijakan, pembinaan,  pengawasan, dan penerapan etika penerjemah
  2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik penerjemah oleh anggota ikatan.
  3. Memberikan  usul  dan saran, diminta  atau  tidak diminta,  kepada Dewan Penasehat, Dewan Pengurus,serta kepada  Majelis Kolegium Penerjemah.
  4. Membina  hubungan  baik dengan  majelis  atau instansi  yang  berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.
  5. Bertanggung jawab kepada MUNAS.

 

BAB VI

MAJELIS KOLEGIUM PENERJEMAH

Pasal 20

Keanggotaan Majelis

  1. Majelis Kolegium Penerjemah adalah badan otonom IPPI di tingkat pusat/nasional.
  2. Majelis Kolegium Penerjemah adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai kapabilitas keilmuan di bidang penerjemahan dan ditunjuk oleh dewan penasehat dan dewan pengurus dan atau diputuskan oleh rapat dewan penasehat dan rapat dewan pengurus yang kemudian dikukuhkan dalam MUNAS dan bertanggung  jawab  pada MUNAS.
  3. Majelis Kolegium beranggotakan dari berbagai unsur di bidang penerjemahan.
  4. Ketentuan mengenai Tata Laksana Majelis Kolegium dan pemilihan ketua ditetapkan oleh rapat Majelis Kolegium.
  5. Masa bakti Majelis Kolegium sama dengan dewan pengurus.

 

Pasal 21

Tugas dan Fungsi Majelis Kolegium

  1. Bersama IPPI dan instansi terkait, memberikan masukan, merancang, dan menyusun standar kompetensi profesi penerjemah di lingkungan pemerintah.
  2. Memberikan masukan dan arahan terkait pengembangan profesi penerjemah di lingkungan pemerintah.
  3. Memberikan masukan dan arahan dalam kebijakan pengembangan keilmuan yang dibutuhkan oleh penerjemah di lingkungan pemerintah.
  4. Mempunyai  kewenangan menetapkan,  melaksanakan,  dan mengevaluasi  kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang penerjemahan.
  5. Melakukan penelitian dan mengembangkan metode-metode yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas penerjemah di lingkungan pemerintah. 
  6. Mengoordinasi kegiatan kolegium penerjemahan.
  7. Bertanggung jawab kepada MUNAS.

 

BAB VII

PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH

Pasal 22

  1. IPPI memfasilitasi seluruh anggota untuk meningkatkan kompetensi penerjemahan.
  2. Pengembangan profesi penerjemah dan peningkatan kemampuan penerjemahan diberikan kepada  anggota dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan  yang terkait baik di dalam  dan di luar negeri.

 

 

 

BAB VIII

KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN ADMINISTRASI 

Pasal 23

Sumber Dana

Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:

  1. Uang pangkal dan uang iuran anggota.
  2. Pemerintah (Instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah).
  3. Sumbangan dan bantuan dari anggota atau pihak-pihak lain (donator ataupun swasta) yang tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi, dan tidak mengikat.

 

Pasal 24

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

  1. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan harta kekayaan IPPI yang setiap akhir tahun anggaran dipertanggungjawabkan pada Rapat Pengurus Pusat.
  2. Badan Pengurus Cabang bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan harta kekayaan IPPI yang setiap akhir tahun anggaran dipertanggungjawabkan pada Rapat Pengurus Cabang.
  3. Setiap sumbangan, bantuan, dan pendapatan lain harus tercatat, terkoordinasi, dan akuntabel.
  4. Setiap uang dan barang yang diterima harus dicatat  dalam pembukuan.
  5. Uang pangkal dan iuran anggota disimpan pada satu nomor rekening bank atas nama organisasi yang dikelola pengurus pusat.
  6. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan dalam MUNAS.
  7. Kepemilikan harta dan kekayaan atas nama badan hukum IPPI.

 

Pasal 25

Administrasi

Administrasi dan informasi organisasi terdiri dari:

  1. Administrasi Umum.
  2. Administrasi Keuangan.
  3. Administrasi dan Informasi Khusus melalui media cetak, elektronik, dan komputer.

 

BAB IX

LOGO DAN ATRIBUT

Pasal 24

  1. Logo atau lambang  Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia adalah singkatan dari Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia yang dilambangkan dengan IPPI dengan jenis font Colonna MT dan berwarna biru (IPPI).
  2. Ukuran  atribut,  logo/lambang, kartu  anggota  dan simbol-simbol lainnya serta  cara penggunaannya diatur dalam aturan ketentuan tersendiri.
  3. Semua  atribut  dan simbol-simbol  organisasi  yang dipakai  dalam  kegiatan kepanitiaan maupun aktivitas lain harus mencerminkan identitas IPPI.
  4. Ketentuan mengenai bendera, seragam, dan atribut lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan lainnya yang bersifat khusus dan kode etik penerjemah.
  2. Peraturan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat dewan pengurus pusat.
  3. Kode etik penerjemah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat Majelis Kehormatan Etik Penerjemah. 
  4. Peraturan lainnya dan kode etik penerjemah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART.
  5. Bila peraturan lainnya dan kode etik penerjemah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan AD dan ART akan batal demi hokum.
  6. Peraturan lainnya dan kode etik penerjemah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan serta disahkan dalam MUNAS.

 

BAB XI

PENUTUP

Pasal 26

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Kode Etik Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia







Goverment Public Relations (GPR)