01 April 2021

DASAR HUKUM:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet RI;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penerjemah;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsi Penerjemah;
  4. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
  6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Kabinet.







Goverment Public Relations (GPR)