14 Juli 2020

Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dibentuk dengan penetapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang JFP dan Angka Kreditnya, tanggal 19 Maret 2006. Kemudian sebagai suatu kelengkapan perangkat hukum yang menunjang eksistensi Jabatan Fungsional Penerjemah masing-masing diterbitkan:

  1. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor I tahun 2007 dan Nomor 22 tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, yang diubah dengan Peraturan Besama Menteri Sekretaris Negara dan Ketua BKN Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2008, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah;
  3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penrjemah;
  4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Kualifikasi Pendidikan utuk Jabatan Fungsional Penerjemah;
  5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah;
  6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah, dan Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Penerjemah.







Goverment Public Relations (GPR)